- LSM Mengadu ke KPK dan Kejagung
Setelah tak terdengar namanya selama kurang lebih setahun belakang ini, LSM Sorot Indonesia, kembali angkat suara dengan mempersoalkan sejumlah paket proyek jalan beton peningkatan jalan poros Parepare-Maros, yang diduga telah terjadi tindak pidana korupsi.
Tidak tanggung-tanggung, proyek jalan beton ini diakuinya telah dibawa ke rana hukum yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung di Jakarta, dengan tembusan
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat.
Seperti dalam laporannya dengan nomor : B/05/VIII/2011, diketahui telah dilaporkan pembangunan jalan beton paket I dengan anggaran Rp100 miliar, lokasi perbatasan kota Barru sampai dengan Kecamatan Balusu, Takkalasi, kontraktor PT Yasa Patria Perkasa.
Selain melaporkan paket I, juga telah dilaporkan paket II dengan anggaran Rp100 miliar, lokasi Balusu sampai dengan Mangkoso dengan kontraktor PT Adi Karya.
Juga sedang dilakukan investigasi pada paket III dan IV, anggaran Rp100 miliar, dengan lokasi Mangkoso sampai dengan perbatasan Kota Parepare, dengan kontraktor PT Hutama Karya, penanggung jawab pimpinan proyek, Ir. M. Amin serta kuasa pengguna anggaran Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Wilayah IV Makassar, Ir. Nurdin Samaila.
Hal tersebut ditegaskan Ketua LSM Sorot Indonesia, Amir Madeamin. SH. Dia menjelaskan bahwa proses pekerjaan jalan beton poros Parepare- Maros, terindikasi sangat kuat telah terjadi tindak pidana korupsi.
"Setelah kami melakukan investigasi kurang lebih tiga bulan lamanya, kami menyimpulkan bahwa sangat kuat ada indikasi tindak pidana korupsi pada paket jalan beton poros Parepare-Maros dan telah melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi serta Kejaksaan Agung," tegas Amir.
Dibeberkan dari hasil investigasinya, ditemukan sebagian besar jalan beton yang baru saja dikerjakan oleh rekanan, retak, pecah, berlubang, permukaan beton berbatu dengan krikil sudah berhamburan. Juga sangat diresahkan permukaan beton sangat bergelombang, karena pada saat finishing permukaan beton tidak menggunakan mesin hanya dengan manual tenaga manusia, padahal dalam rencana anggaran harusnya
menggunakan mesin agar pekerjaan rata tak bergelombang. (Joen-Net-Upeks)
0 komentar:
Posting Komentar