“Anggaran Pendidikan Selayar Menjadi Lahan Pendapatan Sampingan....???”
Pelaksanaan proyek Dana Alokasi Khsusus Bidang Pendidikan TA 2010 di Kabupaten Kepulauan Selayar hingga saat ini di nyatakan belum rampung sesuai petunjuk tehnis dan petunjuk operasional pelaksanaannya.Termasuk proses lelang dan pengerjaan pihak ke tiga yang menggunakan anggran pusat bernilai miliaran ini belum rampung. Misalnya proses lelang pengadaan alat laboratoruium dan peraga pendidikan untuk sekolah tingkat dasar dan menengahhingga saat ini belum selesai. Malah proses lelangnya telah di ulang setelah pengumuman dibatalkan oleh panitia pemerintah kabupaten kepulauan Selayar tanpa alasaan yang jelas,ujar Sigit , koordinator Bid.Pendidikan Forum Peduli Selayar (FPS) dalam siaran persnya melalui radio selayar. Lebih lanjut disebutkan bahwa kecenderungan adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran bantuan khusus dari pusat pada tahun anggaran 2010 lalu sangat kuat, baik secara tehnis maupun dalam pelaksanaannya dilapangan. Termasuk adanya kongkalikong antara pejabat perencana,pengawas dan pengusaha yang semakin kuat ketika mendapat referensi dari para pemangku kebijakan di jajaran diknas, dewan dan pihak pihak terkait. Bagaimana bisa diterima, bila anggarannya telah cair 100% tapi pelaksnaannya tidak selesai, ujar Sigit dalam keterangan persnya.
Sementara itu disebutkan oleh sumber di Kantor Dinas Pendidikan Selayar (13/7) bahwa pelaksanaan pengerjaan proyek pengadaan Buku dan alat peraga DAK Pendidikan TA 2010 lalu hingga saat ini belum rampung dilapangan oleh pihak ke rekanan pelaksana termasuk pelaporan pengawasan dan survey penyaluran buku ke sekolah-sekolah penerima diwilayah daratan dan kepulauan. Mengenai pengawasannya pihak dinas mengaku belum mendapatkan informasi tambahan namun proses pencairan anggaran telah rampung 100% kepada rekanan pelaksana. Pihak Diknas Selayar mengaku keteterdengan situasi yang ad, pasalnya pertanggungjawaban telah rampung sebagian besar dan tidak sinkron dengan fakta lapangan yang setiap saat laporanya kami terima. Mengenai adanya informasi buku illegal dan tidak sesuai juknis,memang ada masuk tapi kami belum bisa pastikan kebenarannya. Kalau informasi bahwa rekanan belum mendropp buku sesuai jumlah persekolah penerima , memang terjadi, namun rekanan minta tenggang waktu, ujar sumber di kantor diknas yang minta identitasnya tidak di publikasikan.
Dari pantauan media ini disejumlah sekolah penerima memang terjadi hal yang cukup mengherankan karena tidak satupun kepala sekolah yang mau memberi penjelasan. Ada kesan takut bila soal DAK menjadi bahan konfirmasi. Malah setiap wartawan pamit usai melakukan pemantauan dan konfirmasi untuk bahan berita, disiapkan amplop oleh sang nara sumber.
porosnusantara.wordpress.com/
0 komentar:
Posting Komentar